Komisi III DPR Pantau Persiapan Pengamanan Natal dan tahun Baru di Sulut
Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry. Foto: Singgih/rni
Menyambut Natal dan Tahun Baru 2020, Polri akan menggelar Operasi Lilin di seluruh wilayah Indonesia. Terkait persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2020 tersebut, Komisi III DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry menggelar rapat dengan Kapolda Sulawesi Utara (Sulut), Irjen Pol. Dr. Drs. Remigius Sigid Tri Hardjanto, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Efendy Peranginangin, di Polda Sulawesi Utara, Manado, Rabu (4/12/2019).
Herman Herry, mengingatkan agar aparat kepolisian di wilayah Sulawesi Utara tidak hanya fokus pada antisipasi kejahatan konvensional menjelang Natal dan Tahun Baru. Tindakan kriminalitas biasanya muncul menjelang Natal dan Tahun Baru, ini yang juga harus diantisipasi.
"Menjelang Natal dan Tahun Baru termasuk periode rawan tindak kriminalitas. Hal ini harus diantisipasi betul oleh jajaran kepolisian di wilayah Sulawesi Utara sehingga masyarakat bisa merayakan Natal dan Tahun Baru dengan tenang," ungkap Herman.
lebih lanjut, Herman, sampaikan bahwa aparat kepolisian memainkan peran penting mengingat sekitar 65 persen warga Sulawesi Utara merupakan pemeluk agama Kristen. Apalagi, Manado dikenal sebagai kota dengan perayaan Natal paling meriah di Indonesia. "Aparat kepolisian juga tetap harus fokus pada antisipasi kejahatan transnasional dan peredaran narkoba lintas negara," ungkapnya.
"Pengawasan terhadap batas lintas negara menjadi penting mengingat posisi Sulawesi Utara yang bisa dijadikan pintu masuk narkoba dari luar negeri, begitu juga pelaku terorisme dari Filipina,” ujar Herman. Itu sebabnya pula Herman menyebut aparat kepolisian tak bisa bekerja sendiri, melainkan mesti bekerja sama dengan instansi lain.
"Kinerja aparat kepolisian dalam mengantisipasi kejahatan transnasional terkait terorisme dan peredaran narkoba lintas negara bisa lebih baik saat bekerjasama dengan Kanwil Kumham Sulut yang melakukan pengawasan terhadap warga negara asing yang keluar atau masuk wilayah Sulawesi Utara," ujarnya. (skr/es)
